Chappy Hakim mengundurkan diri dari Freeport

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim di kabarkan mundur dari posisi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Di gosipkan Chappy mundur karena soal peralihan status Freeport dari kontrak karya ke izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diyakini menjadi penyebabnya.

Diberitakan Freeport masih belum mau menyetujui IUPK yang diberikan pemerintah. Sebab, IUPK yang dikeluarkan pemerintah tidak menjamin stabilitas jangka panjang untuk investari Freeport di indonesia.

Lalu, apa jawaban Chappy perihal berita pengunduran dirinya dari posisi Presdir Freeport?

"Kita sedang coba menyelesaikan masalah berat ini satu persatu agar tidak bertambah lg masalahnya. Nanti akan saya kabarkan semuanya," ujar Chappy kepada kita, Sabtu (18/2/2017).

Kabar yang berhembus, Chappy mundur dari Freeport dan meminta arbitrase soal permasalahan kelanjutan izin tambang tersebut. Selain itu, diberitakan juga Freeport sudah mempunyai pengganti Chappy.

Tetapi, Chappy hanya menanggapinya dengan singkat saat kami meminta konfirmasi soal hal itu. "Belum," sebut mantan pemimpin Staf TNI Angkatan Udara itu.

Sebelumnya, CEO Freeport McMoRan Inc, Richard Adkerson menyatakan, Chappy Hakim dipilih sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang baru, pada November 2016.

Dalam interoffice Memorandum yang diberikannya tanggal 19 November 2016, Richard menyatakan, penunjukan Chappy telah melalui musyawarah dengan Pemerintah indonesia dan sedang dalam proses untuk mendapatkan persetujuan resmi dari pemilik saham.

Sebelumnya juga Chappy pernah menjadi penasihat senior PT Freeport Indonesia sejak Agustus 2016. Ia bergabung dengan freeport sehabis menuntaskan kariernya di TNI Angktan Udara. Jabatan terakhirnya di TNI AU adalah Kepala Staf TNI angkatan Udara (KSAU) dengan pangkat Marsekal. 

Dia pun pernah menjabat sebagai Ketua Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi, anggota staf ahli di Kementerian Perhubungan, Kementrian Kelautan, dan penasihat di Asosiasi Aircraft Component Kementerian Perindustrian.